Press Release Peluncuran Forum Politisi Yogyakarta (FPY)

Fenomena golongan putih (golput) yang diperkirakan akan makin menguat pada pemilu 2009 mendatang, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kalangan politisi Yogyakarta. Hal ini terungkap dari pandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan parpol pada acara peluncuran Forum Politisi Yogyakarta (14/6), di Hotel Santika Yogyakarta.

Dalam sambutan pembukaan acara, H. Djuwarto selaku Ketua DPRD Provinsi DIY yang juga Ketua DPD PDIP DIY, menyatakan bahwa berkompetisi melawan golput, merupakan hal penting yang
harus dilakukan partai politik pada saat ini. Hal senada juga dinyatakan oleh Agus Wiyarto, Ketua DPW PKB DIY. Menurutnya, kita harus menyadari bahwa legitimasi partai di Indonesia sangat dipertaruhkan dengan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap Pemilu, dan membengkaknya masyarakat yang apatis terhadap Parpol dan Pemilu.

Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap partai politik dan pemilu, bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri di masa depan. Peringatan ini disampaikan oleh Dwi Budi Utomo, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Selanjutnya fungsionaris DPD PKS Kota Yogyakarta ini juga menyampaikan bahwa sampai pada 2014, andaikata konsolidasi demokratisasi yang dilakukan oleh sipil tidak berhasil, maka akan membuka peluang militer untuk naik. “Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita selaku politisi sipil, untuk semakin memperkuat demokratisasi’’, tandasnya.

Fenomena golput yang merupakan ekspresi apatis dari masyarakat terhadap partai politik dan pemilu, membuat partai harus rela untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya. Hasto Kristiyanto, salah seorang Inisiator Forum Politisi Jakarta, mengungkap bahwa keuangan partai merupakan persoalan yang sangat penting bagi partai politik. Karena bisa dimungkinkan dari persoalan keuangan partai yang seperti ini, akhirnya akan menghadirkan kapitalisme kekuasaan untuk masuk ke dalam partai. “Ini berbahaya!”, tandasnya. Selanjutnya fungsionaris DPP PDIP, yang juga anggota DPR RI ini mengingatkan bahwa  kapitalisme kekuasaan yang masuk ke dalam parpol dipastikan membawa kepentingan pragmatis.

Menyikapi persoalan di atas,  Zuam Suwiba, menilai bahwa rendahnya apresiasi masyarakat terhadap partai politik dan pemilu juga disebabkan oleh semakin lunturnya ideologi dan idealisme dari partai itu sendiri. Fungsionaris DPD PAN Sleman ini juga menyatakan bahwa sikap partai yang cenderung lebih pragmatis akan melahirkan pendukung partai yang pragmatis pula. “Pendukung partai yang seperti ini akan lebih mudah goyah dengan rayuan partai atau kelompok lain”, ungkapnya.

Di tengah banyak persoalan yang sedang melilit tubuh partai pada saat ini, peserta pertemuan yang merupakan politisi dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se DIY, semuanya menyambut baik kehadiran Forum Politisi Yogyakarta. Forum yang kehadirannya difasilitasi oleh Friedrich Naumann Stiftung (FNS) bekerja sama dengan Perguruan Rakyat Merdeka (PRM) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas politisi dan partai politik.

Apresiasi dan harapan ini seperti ditunjukkan oleh Deddy Suwadi SR. Fungsionaris DPD Partai Golkar DIY ini, menyatakan dukungannya kepada Forum Politisi Yogyakarta. Namun demikian politisi yang juga anggota DPRD Provinsi DIY ini memberikan catatan bahwa sebaiknya Forum Politisi difasilitasi oleh pihak-pihak yang independen agar bisa berjalan secara optimal. ‘’Kalau pihak ketiga yang mengadakan bisa jadi berjalan dengan baik, tentunya dengan agenda-agenda yang fokus dalam rangka peningkatan SDM partai itu sendiri, sekarang sebenarnya konteks gender juga penting, pemberdayaannya.”

Demikian juga halnya dengan Sudjatmiko, Ketua DPD PBB Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa dia sangat apresiate sekali dengan adanya Forum Politisi ini, yang menurutnya, minimal bisa dijadikan sarana untuk saling bertukar pikiran. “Perbedaan pandangan tiap Partai bukan untuk disatukan tapi untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal maka bisa saling memahami. Ini untuk mengurangi konflik di bawah.”

Hal senada juga disampaikan oleh Fachruddin AM, Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta yang meyakini bahwa sekalipun partai-partai politik mempunyai misi dan visi perjuangan masing-masing. Namun dengan adanya satu forum yang tidak terlembagakan tapi menjadi sebuah arena komunikasi yang baik antara tokoh-tokoh maupun praktisi politik di Parlemen, bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan politik ke depan untuk  berpihak pada masyarakat. ‘’Artinya, ini untuk mengeliminir kepentingan pribadi yang berkembang di area politik praktis.” 

Semua pernyataan diatas diamini oleh Dwi Budi Utomo yang berpendapat bahwa perubahan partai politik harus menghadirkan terlebih dahulu perubahan di tingkat personil-personilnya, yaitu semua politisi dari tiap-tiap partai yang ada. ‘’Oleh sebab itu, harapan kami yang kedua adalah forum ini selain yang pertama kita hajatkan untuk menguatkan demokratisasi di Indonesia, juga kita punya kepentingan besar untuk meningkatkan kapasitas bersama’’, harapnya.

Rainer Heufers selaku Project Director FNS di Indonesia, menyambut baik semua apresiasi dan harapan politisi Yogyakarta kepada Forum Politisi ini. Heufers berharap dengan adanya Forum Politisi ini akan ada usaha-usaha untuk meyakinkan masyarakat atas pentingnya politik. “Partai politik harus lebih ramah terhadap masyarakat, terhadap pemilih, sehingga masyarakat juga cukup aktif dalam politik. Untuk itu, partai politik harus membuat program-program yang menyentuh masyarakat”, tandasnya.  Selanjutnya Heufers juga menyarankan agar partai politik bisa mereformasi diri dan lebih transparan. “Ini adalah tugas-tugas yang bisa dilakukan melalui Forum Politisi.”@ms

Yogyakarta, Juni 2008